Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JIM-FH UNIMAL Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Fauzah Nur Aksa
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Ber-sama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk Aksa, Fauzah Nur; Maulia, Muhammad Ikbal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah) Salsabila, Almas; Afrizal, Teuku Yudi; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Apabila terjadi perkawinan pada remaja yang usianya belum mencukupi batas usia tersebut maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian, hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelititian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Selain itu juga diperoleh dari data sekunder dari berbagai buku referensi dan karya tulis lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian di Kabupaten Aceh Tengah belum terpenuhi secara maksimal. Hambatannya adalah tidak adanya payung hukum khusus untuk masyarakat meminta perlindungan hukum terhadap dirinya beserta hak-haknya yang tidak didapatkan setelah bercerai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja untuk tidak mudah melakukan perkawinan di bawah umur dan tidak mudah untuk melakukan perceraian. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur adalah pembentukan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak bekas isteri di bawah umur yang tidak terpenuhi dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua dan remaja agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa disertai kesiapan yang benar. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam perkara perceraian. Disarankan juga kepada para pekerja di bidang hukum untuk selalu berupaya menemukan terobosan-terobosan baru, melakukan lokakarya dengan pihak lain, melakukan ijma’ sebagai upaya untuk menemukan solusi sebaik-baiknya. Disarankan juga kepada para bekas isteri untuk senantiasa berupaya mendapatkan perlindungan hukumnya.
Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam Saifullah, T; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran  pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.) Aklima, Dian Zulfa; Aksa, Fauzah Nur; R, Ramziati
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Ber-sama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk Fauzah Nur Aksa; Muhammad Ikbal Maulia
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2246

Abstract

Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.
Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam T Saifullah; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3661

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran  pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.) Dian Zulfa Aklima; Fauzah Nur Aksa; Ramziati R
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.3867

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah) Almas Salsabila; Teuku Yudi Afrizal; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3902

Abstract

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Apabila terjadi perkawinan pada remaja yang usianya belum mencukupi batas usia tersebut maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian, hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelititian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Selain itu juga diperoleh dari data sekunder dari berbagai buku referensi dan karya tulis lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian di Kabupaten Aceh Tengah belum terpenuhi secara maksimal. Hambatannya adalah tidak adanya payung hukum khusus untuk masyarakat meminta perlindungan hukum terhadap dirinya beserta hak-haknya yang tidak didapatkan setelah bercerai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja untuk tidak mudah melakukan perkawinan di bawah umur dan tidak mudah untuk melakukan perceraian. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur adalah pembentukan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak bekas isteri di bawah umur yang tidak terpenuhi dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua dan remaja agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa disertai kesiapan yang benar. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam perkara perceraian. Disarankan juga kepada para pekerja di bidang hukum untuk selalu berupaya menemukan terobosan-terobosan baru, melakukan lokakarya dengan pihak lain, melakukan ijma’ sebagai upaya untuk menemukan solusi sebaik-baiknya. Disarankan juga kepada para bekas isteri untuk senantiasa berupaya mendapatkan perlindungan hukumnya.
Co-Authors Adela Fauza Aklima, Dian Zulfa Al Farabi Almas Salsabila Andi Isnanda Arnita Arnita Assy'ra Assy'ra Dian Zulfa Aklima Elpia Simahara Eny Dameria Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hamdani H Harun Harun Hasan Basri Hilal Arya Ramadhan Kholidah Henri Manfarisyah, Manfarisyah Maulia, Muhammad Ikbal Muhammad Hatta Muhammad Ikbal Maulia Muhammad Tahmid Nur Nuribadah Nuribadah Quthni Effida, Dara R, Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Safrida S Saifullah Ali Saifullah, T Salsabila, Almas Sapnah Sapnah Shira Thani T. Saifullah Teuku Yudi Afrizal Yulia Yulia Yusrizal, Yusrizal Zurriyatina Z